RASISME DAN HATTA

“PEMERINTAHAN Kolonial rasis Belanda menjadikan Boven Digul sebagai tempat dimana, Marco, Hatta, Syahrir dan banyak revolusioner lainnya diisolir. Pada tahun 20an hingga 30an, kurun 50-60an aktivis pro kemerdekaan Indonesia juga ditahan ditempat itu. Pun, dicap sebagai rasis dan makar atas Belanda, sebagaimana aktivis Mahasiswa Papua hari ini, dicap sebagai rasis dan makar atas Indonesia. Mahasiswa Papua yang terkasih ingat menaklukan rasisme dan mengembalikan martabat sebagai suatu bangsa bukan hal yang mudah. Melawan adalah jalan satu-satunya. Rasisme merupakan bibit watak Kolonialisme. Jokowi malas tahu dengan martabat orang Papua – maunya dengan sumber daya alam. Itu fakta pandangan politik Istana hari ini. Beda dengan Gus Dur yang mampu rubah paradigma orang Indonesia sepenuhnya. Gusdur tetaplah Presiden terbaik bagi orang Papua beda dengan Jokowi, Presiden pembohong dan tukang janji. Dan selalu saja mengambil keuntungan atas Papua. Lewat provokasi, bekerja sama dengan pusat-pusat Kapitalisme dunia. Pun, agen, organisasi, orang-orangnya itu-itu saja. Agendanya memisahkan dan mengadu domba aktivis Papua sebagai satu bangsa termasuk mengambil kekayaan alamnya. Ini dasar pentingnya ada persatuan melawan diatas kekejaman, kekerasan, teror, intimidasi terhadap orang Papua. Karena itu, sikap politik kita tidak cukup, butuh sikap sejarah masalah lalu yang cacat hukum dan tidak demokratis itu, termasuk; PEPERA 1969.” Semoga! (Maiton Gurik, M.Sos Jakarta, 20 Agustus 2019. Waktu 00:10 Wib).

SEPI, DEMOKRATIS

“JOKOWI, kita sudah sepakati negeri ini bebas berbicara (demokrasi). Itu kesepakatan warga negara yang demokratis bukan otoriter. Negara (Jokowi) itu ada untuk membuka ruang bagi setiap warga negara dalam hak penyampaikan pendapat dimuka umum termasuk pendapat warga Papua. Warga berhak bebas atas kebebasan dan kesadaran akan dialektika. Kerja demokrasi agar memancing setiap warga negara untuk berdialog di ruang publik. Membiarkan mereka mengucapkan sendiri perkataannya. Mendorong mereka untuk menamai dan dengan demikian mengubah dirinya dan negeri mereka. Jokowi, tidak berhak membatasi mereka apalagi mengirim alat negara dengan pendekatan TNI-POLRI. Jokowi, 100% tidak memahami arti negara demokrasi – Jokowi Pemimpin sipil, berwatak militeristik. Jokowi, tukang janji dan pembohong terhadap rakyat Papua. Masih banyak sih, melihat kelakuan Jokowi di Istana”.*

Kami Mau Merdeka

“MELAWAN ketidakadilan, diskriminatif, penindasan secara masif dan struktur yang dilakukan oleh negara di Papua merupakan satu keharusan bagi orang Papua. Orang Papua harus bebas dari itu, orang Papua tidak boleh men-ja-di “sapi perahan” orang Jakarta dan sebaliknya. Orang Papua terus konsisten beritahu kepada Jakarta hanya dengan tiga kata “KAMI MAU MERDEKA”. Karena “…bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, maka penjajahan di atas tanah Papua, harus dihapuskan sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan…” (Maiton Gurik. Jakarta, 26 Agustus 2019. Waktu 20:08 Wib).

Negara Lupa

“INDONESIA lupa, tidak tahu diri dan tidak sopan terhadap orang Papua. Kami tahu bahwa perjuangan kami hari ini melawan tuduhan dan intimidasi atas rasis di maksudkan untuk membentuk kesadaran politik bagi sebagian besar masyarakat Indonesia dan para pemimpin di negara ini. Apa yang terjadi hari ini di Papua dan berbagai daerah di Indonesia bahkan beberapa negara di luar negeri turut menjelaskan tentang peristiwa yang berlangsung selama 57 tahun lebih di Papua. Pun, kami menyadari bahwa patner kerja kami bukanlah kalangan intelektual yang baik dan objektif, juga bukan sekelompok ahli yang netral, namun mereka adalah rakyat militan yang terikat dengan usaha yang serius untuk merekonstruksi sejarah status politik atas West Papua.” (Maiton Gurik. Jakarta, 03/09/19. Waktu 04:38 Wib.)

BIJAK & HATI-HATI

PEMERINTAH harus berhati-hati, melihat berbagai persoalan sosial-politik. Bisa memilah mana kelompok kritis, ideologis, tuntutan hak atas politik, kebudayaan, separatis, atau sekedar tersinggung dan marah. Meski ekspresi dan karakter status sosialnya sama. Belajar dari 98, menyamaratakan dalam satu penanganan justru akan menimbulkan masalah diatas masalah (masalah baru). Pemerintah juga berhenti dan hati-hati berpikir kredil dan sempit melihat berbagai macam isu. Berhenti buat manipulatif informasi dan menunduh sana-sini dengan stigma-stigma konyol dan murahan.

Artinya, bahasa kekerasan yang secara substansi justru akan menjauhkan dari solusi atas masalah – dengan bahasa ketegasan pun punya tujuan yang jelas konkritnya. Istana, tepuk tangan meningkatkan ketegangan. Istana bercanda atas masalah memperparah luka. Jujur dan kesadaran panggung harus tajam. Bahkan tau persis krisis dapat diakselerasi dari konflik diatas ladang hak atas tanah dan hidup. Semoga! Pemerintah sadar!

JANGAN DIAM

“MAHASISWA Papua. Kamu kalau marah, jengkel, muak, dan tidak suka dengan cara negara yang brutal dan kejam ini. Kamu bisa menulis sebanyak mungkin disini. Berhenti buat status galau dan itu buang waktu. Kamu diam negara tidak akan mengerti kamu. Kamu simpan negara malas tahu. Kamu berdoa negara anggap itu biasa. Kamu cuek negara juga cuek. Kamu sakit hati negara tidak akan peduli. Kamu menangis negara bersorak dan menari. Kamu terluka negara berharap kamu membusuk dan mati. Mau pilih yang mana, diam atau lawan? Menulis, salah satu cara melawan”. (Maiton Gurik. Sentani, 21 Sep.2019. Waktu 16:19 Wit)

Pembusukan Politik

POLITIK yang busuk adalah politik yang tertutup, ketertutupan merupakan sebab dari kebusukan. Tetapi ketertutupan dapat pula merupakan langkah yang diambil apabila telah ada kebusukan itu. Karena ada kebusukan, orang berusaha dengan segala cara untuk menutup-nutupinya. Salah satu langkah untuk menutupi kebusukan itu adalah dengan berbagai cara melingkari wilayah domain politik tertentu dari lirikan dan keprihatinan orang lain. Strategi ini bisa disebut sebagai politik kesamaan atas budaya, sejarah dan hubungan yang berkepentingan. Para penguasa mengembuskan ide dan mencoba menanamkan satu gagasan atau rasa kedaerahan yang sempit dan keliru terhadap warganya.

Maksudnya, supaya para warga menolak segala macam bentuk praktek para elit politik yang memegang kekuasaan dan terlibat dalam praktik-pratik menyimpang yang mengarah kepada proses pembusukan politik. Secara tiba-tiba orang mengembuskan isu tentang orang-orang dari luar daerah. Para penguasa hendak menutup wilayahnya dan mengurung para warganya dalam sebuah isolasi, dengan meniupkan angin kebencian terhadap orang luar daerah dan menamakan satu perasaan anti orang asing. Kita sudah mengenal terlalu baik dan masih mengingat terlampau segar strategi serupa yang dijalankan oleh rezim orde baru. Salah satunya, masalah pelanggaran HAM berat masa lalu, yang dikunci oleh setiap rezim termasuk kekuasaan hari ini (masalah dalam negeri).

Pun, upaya seperti diatas ternyata gagal mengahadapi satu gelombang solidaritas yang sekian besar berkenaan dengan permasalahan pelanggaran HAM. Semangat membela rasa sebagai satu keluarga umat manusia berhasil membodolkan ideologi-ideologi semu yang dibangun oleh penguasa yang berwatak busuk. Ketika benteng itu jatuh, menjadi nyata untuk semua orang pembusukan yang telah berjalan sekian lama. Ternyata isu penolakan campur tangan orang dari luar negeri hanya mau menutupi berbagai kasus pelanggaran HAM berat didalam negeri.

Bila strategi seperti ini sudah mampan berhadapan dengan negara lain, akan lebih rapu lagi segala usaha pengisolasian seperti itu didalam satu wilayah hukum berbentuk negara. Kalau batasan negara saja sudah tidak bertahan lagi membendung keterlibatan warga negara lain dalam persoalan pelanggaran HAM, maka batasan wilayah provinsi atau kabupaten pasti lebih sulit dipakai sebagai tamen untuk menyengal kepedulian mereka yang mempunyai komitmen terhadap masalah keadilan dan perdamaian. Isolasi seperti ini hanya akan menambah kecurigaan dan hanya memang akan ada kebusukan politik.

Pembusukan politik didalam ketertutupan ini akan dipercepat oleh keyakinan dan kebijaksaan sejumlah orang atau lembaga yang menginginkan supaya segala macam kritik diberikan secara pribadi kepada para penguasa dan kolega. Masyarakat dan lembaga-lembaga penting seperti agama, dapat mempunyai andil dalam pembusukan politik, apabila mereka menghendaki atas kritik terhadap penguasa, apalagi itu ada dibisikan secara halus ke telingga sang penguasa dan para kroninya. Dengan berbagai alasan, mereka menghimbau agar orang tidak mengunakan media massa sebagai wadah penyampaian kritik. Mereka berpendapat, bahwa kritik hendaknya disampaikan dalam sebuah dialog hati. Keinginan seperti ini ada benarnya, namum pandangan ini mengabaikan konsep dasar politik sebagai permasalahan politik. Politik bukan masalah sempit antara satu lembaga tertentu dengan penguasa. Politik adalah persoalan seluruh rakyat. Kita tidak dapat dijadikan politik sebagai sebuah wacana tertutup yang akhirnya melahirkan pembusukan politik dari partisipasi masyarakat. Jika tidak politik akan segera menjadi busuk dan kebusukan itu pun akan tercium pula dengan sendirinya.