Pembusukan Politik

POLITIK yang busuk adalah politik yang tertutup, ketertutupan merupakan sebab dari kebusukan. Tetapi ketertutupan dapat pula merupakan langkah yang diambil apabila telah ada kebusukan itu. Karena ada kebusukan, orang berusaha dengan segala cara untuk menutup-nutupinya. Salah satu langkah untuk menutupi kebusukan itu adalah dengan berbagai cara melingkari wilayah domain politik tertentu dari lirikan dan keprihatinan orang lain. Strategi ini bisa disebut sebagai politik kesamaan atas budaya, sejarah dan hubungan yang berkepentingan. Para penguasa mengembuskan ide dan mencoba menanamkan satu gagasan atau rasa kedaerahan yang sempit dan keliru terhadap warganya.

Maksudnya, supaya para warga menolak segala macam bentuk praktek para elit politik yang memegang kekuasaan dan terlibat dalam praktik-pratik menyimpang yang mengarah kepada proses pembusukan politik. Secara tiba-tiba orang mengembuskan isu tentang orang-orang dari luar daerah. Para penguasa hendak menutup wilayahnya dan mengurung para warganya dalam sebuah isolasi, dengan meniupkan angin kebencian terhadap orang luar daerah dan menamakan satu perasaan anti orang asing. Kita sudah mengenal terlalu baik dan masih mengingat terlampau segar strategi serupa yang dijalankan oleh rezim orde baru. Salah satunya, masalah pelanggaran HAM berat masa lalu, yang dikunci oleh setiap rezim termasuk kekuasaan hari ini (masalah dalam negeri).

Pun, upaya seperti diatas ternyata gagal mengahadapi satu gelombang solidaritas yang sekian besar berkenaan dengan permasalahan pelanggaran HAM. Semangat membela rasa sebagai satu keluarga umat manusia berhasil membodolkan ideologi-ideologi semu yang dibangun oleh penguasa yang berwatak busuk. Ketika benteng itu jatuh, menjadi nyata untuk semua orang pembusukan yang telah berjalan sekian lama. Ternyata isu penolakan campur tangan orang dari luar negeri hanya mau menutupi berbagai kasus pelanggaran HAM berat didalam negeri.

Bila strategi seperti ini sudah mampan berhadapan dengan negara lain, akan lebih rapu lagi segala usaha pengisolasian seperti itu didalam satu wilayah hukum berbentuk negara. Kalau batasan negara saja sudah tidak bertahan lagi membendung keterlibatan warga negara lain dalam persoalan pelanggaran HAM, maka batasan wilayah provinsi atau kabupaten pasti lebih sulit dipakai sebagai tamen untuk menyengal kepedulian mereka yang mempunyai komitmen terhadap masalah keadilan dan perdamaian. Isolasi seperti ini hanya akan menambah kecurigaan dan hanya memang akan ada kebusukan politik.

Pembusukan politik didalam ketertutupan ini akan dipercepat oleh keyakinan dan kebijaksaan sejumlah orang atau lembaga yang menginginkan supaya segala macam kritik diberikan secara pribadi kepada para penguasa dan kolega. Masyarakat dan lembaga-lembaga penting seperti agama, dapat mempunyai andil dalam pembusukan politik, apabila mereka menghendaki atas kritik terhadap penguasa, apalagi itu ada dibisikan secara halus ke telingga sang penguasa dan para kroninya. Dengan berbagai alasan, mereka menghimbau agar orang tidak mengunakan media massa sebagai wadah penyampaian kritik. Mereka berpendapat, bahwa kritik hendaknya disampaikan dalam sebuah dialog hati. Keinginan seperti ini ada benarnya, namum pandangan ini mengabaikan konsep dasar politik sebagai permasalahan politik. Politik bukan masalah sempit antara satu lembaga tertentu dengan penguasa. Politik adalah persoalan seluruh rakyat. Kita tidak dapat dijadikan politik sebagai sebuah wacana tertutup yang akhirnya melahirkan pembusukan politik dari partisipasi masyarakat. Jika tidak politik akan segera menjadi busuk dan kebusukan itu pun akan tercium pula dengan sendirinya.

Iklan

Politik Bersifat Terbuka

POLITIK adalah persoalan publik, adalah soal mengatur kebijakan publik demi kesejahtraan umum. Karena menyangkut masalah umum, maka politik menuntut keterbukaan. Apabila kita berbicara tentang politik, kita tidak berbicara tentang masalah pribadi seseorang, tetapi kita berbicara tentang persoalan bersama. Politik dipersoalkan, ditentukan dan dipertanggungjawabkan di medan publik. Ada pengertian seperti, politik yang menyimpang adalah politik yang tertutup. Sejatinya politik bertentangan dengan ketertutupan. Sesuatu yang tertutup, yang berada didalam ruangan yang pengap, biasanya akan menjadi penyimpangan. Maksudnya, politik akan menjadi menyimpang apabila dia tidak lagi dipahami dan dijalankan sebagai persoalan umum, tetapi sebagai masalah pribadi para penguasa, yang dirundingkan diruang tertutup diantara orang-orang yang menutup dirinya dari berbagai keluhan dan kritikan publik. Politik akan menjadi menyimpang apabila dia beralih menjadi urusan persekongkolan para pengambil keputusan, tanpa melibatkan rakyat yang berkepentingan langsung dalam keputusan itu.

Politik yang menyimpang adalah politik yang berpusat pada satu sentrum, yang mengunakan segala macam cara hanya demi kepentingan penguasa dan kolega. Aparat yang seharusnya melayani masyarakat, dikondisikan untuk memusatkan perhatiannya hanya pada kepentingan penguasa dan kroninya. Upaya ini dilakukan secara ideologis, seperti selama masa orde baru, atau dengan mengunakan uang dan penyalahgunaan kekuasaan yang banyak dijumpai sekarang. Aparat dibeli atau diancam, sehingga mereka terpaksa menunjukan loyalitasnya. Karena kepatuhan terhadap penguasa tidak didasarkan pada keyakinan yang mendalam, maka sebenarnya usaha seperti itu adalah sebuah penyimpangan dirinya dan secara perlahan merongrong kewibawaannya sendiri. Kondisi seperti ini cepat atau lambat, akan merusak seluruh tatanan dalam bernegara.

Selain itu, politik yang tertutup sering hanya menginginkan satu versi penafsiran atas permasalahan. Kebebasan berpendapat dan mengeluarkan pendapat adalah musuh yang sangat ditakuti dalam suasana politik ini. Ada usaha serius untuk menguasai arus informasi dan mendikte pandangan masyarakat. Monopoli aset informasi adalah hal yang wajar didalam sebuah suasana politik yang tertutup.

Karena itu, orang mulai mengimbau masyarakat untuk tidak mengikuti berbagai opini yang tidak dilansir diberbagai media masa. Atau kalau ada diskusi yang diselenggarakan demi penyadaran warga masyarakat, itu dihentikan secara paksa, dengan alasan yang mengada-ada seperti demi keamanan dan sejenisnya. Politik yang dibangun dengan cara-cara represif ini akan menjadi layu dan akan segera tercium kebusukannya. Oleh karena itu, para penguasa dan kolega terus membuka diri terhadap publik atas keluhan dan kritikan yang adalah merupakan sikap penguasa yang terbuka.*

Teguran Yang Membawah Kebaikan

Refleksi Pagi..!

APA hukuman TUHAN atas keengganan bangsa Yehuda dalam membangun Bait Allah sepulangnya mereka dari pembuangan Babel? Hagai 1:10-11 menjelaskannya: “Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya, dan Aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan dan ke atas segala hasil usaha.” TUHAN Allah menghukum ketidaktaatan umat-Nya melalui bencana kekeringan yang berdampak luas, baik terhadap hasil bumi seperti gandum, anggur, dan minyak, sehingga berdampak dahsyat terhadap segala hasil usaha.

Orang percaya di Indonesia harus menyadari bahwa Allah bisa memperingatkan, bahkan menghukum umat-Nya melalui berbagai kejadian, baik itu berupa gagal panen, bencana alam, krisis moneter, ataupun usaha yang bangkrut. Ingat! Allah kita terus memperhatikan umat-Nya supaya umat-Nya bertobat dan makin berkenan di mata-Nya. Ketaatan kepada apa yang Tuhan kehendaki haruslah menjadi fokus kehidupan umat-Nya. Kalau seperti itu, pastilah umat Tuhan membawa dampak besar terhadap kemajuan bangsa Indonesia sehingga bangsa kita ini menjadi bangsa yang makin beradab dan bukan tambah biadab. I ya kan? (BHS)

Perselingkuhan Politik

BIROKRASI yang kronis terlihat dari membudayanya perilaku korup dan rendahnya pelayanan publik. Tata kelola pemerintahan yang baik hanya sebatas wacana.Untuk mengatasi kondisi birokrasi seperti itu, maka pola pikir pegawai negeri sipil harus diubah, dan intensifkan pengawasan serta transparansi agar tidak terus terjadi pembusukan. “Birokrasi mengalami pembusukan dari dalam ketika intervensi politik berlangsung intensif serta perselingkuhan politik dan birokrasi meningkat. Untuk ini, hanya sebuah wacana pelajaran yang tertanpar pipi kiri – Jika dianggap benar dalam proses informasi model ini, kita harus loyal terima tanparan pipi kanan.

Berlatih Berpikir Demokratis

MENJADI penting merawat sikap humoris, agar terus berlatih berpikir demokratis – berani tertawakan diri sendiri, supaya tak dikuasai iri dan dengki. Itulah ciri khas lelucon warga yang bebas merdeka dengan bercanda, saat penguasa rajin membuat propoganda, sandiawara, apalagi korup dan menyimpang, warga biasa tetap melawan dengan tawa-karena tawa berwatak anti-tatanan, dengan tawa batas-batas dan peraturan bisa dilumerkan.

Hal lain ketika penguasa terobsesi mengendalikan segala sesuatu, lelucon adalah lawan tangguh penguasa kepala batu dan nakal. Bila sekedar tertawa saja dilarang, berarti kekuasaan sudah terlalu wewenang-wenang, kebebasan untuk tertawa bisa jadi ukuran, apa kah penguasa sudi menghidupkan keterbukaan, jangan mudah ngambek jika penguasa ditertawakan, itulah cara rakyat bertahan dihadapan kekuasaan.

Gizi Buruk di Indonesia

MASALAH gizi buruk itu bukan semata urusan dadakan di Kabupaten Asmat. Masalah kemanusiaan ini merupakan persoalan mendasar di negeri ini akibat ketidakmampuan aparatus negara mengemban tugas dan tanggung jawabnya.

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Barat dan bahkan provinsi Sulawesi Utara juga menjadi tempat terjadinya masalah gizi buruk. Jadi, gizi buruk bukanlah persoalan sebatas di Kabupaten Asmat—yang katanya transportasinya terbatas, dll. Buktinya wilayah dengan akses mudah saja masalah sejenis juga mewabah. Artinya, ini lebih dari sekedar persoalan transportasi. Jauh dari itu adalah terkait dengan komitmen politik penguasa, kemampuan menjalankan pemerintahan oleh pemimpin, dan orientasi pembangunan nasional.

“Kartu kuning” terhadap kinerja pemerintah secara umum terhadap masalah itu layak dan mendapat tempat. Karena itu, pemerintah seharusnya terus menerus berbenah dan karena itu WAJIB membuka diri terhadap kritik.

Pemerintah perlu segera “bertobat” dan segara kembali berbenah untuk fokus pada pembangunan manusia Indonesia. Pendidikan dan kesehatan yang selama ini nampak seadanya dalam pengurusannya—mulai dari penunjukan koordinator kementerian PMK yang tidak berkualitas, misalnya—agar segera berbenah untuk menjamin bahwa masalah ini segara teratasi dan tidak terulang.

Dan lebih dari itu, agar pejabat-pejabat utama di ring satu istana supaya berhenti berpolemik soal mengirim ketua BEM UI ke Asmat. Selain itu bentuk argumentasi dan cara menghadapi kritik yang kekanak-kanakan, polemik kirim-mengirim ke Asamat juga merupakan cerminan gagal berpikir pejabat negara yang tidak proporsional.

Korup Merayakan Anarki Aturan

PENGUASA dan elit ambigu untuk memerangi korupsi habis-habisan. Pasalnya korup mendukung penguasa, sementara rakyat derita atas kelakuan elit, investasi asing dan para kapital tetap menjadi nomor satu leluasa menguasai di negeri ini, elit menjadi teman baik mereka (kapital) dan rakyat menjadi obyek kepentingan elit dan kolega.

Hal yang sama adalah argumentasi konyol bahwa dengan alasan gaji rendah, korup ikut mengerakan mesin birokrasi. Padahal, korup merayakan anarki aturan, mereka tak lagi leluasa memanfaatkan sumber keuangan dengan cara yang koruptif. Satu persatu elit dan kerabatnya terjebak tindak pidana korupsi dan termasuk cerita Jambi hari ini yang menjadi hist dinegeri ingin pengeng kesana itu.

Dalam konteks ini, ada hal terpenting yang menjadi faktor korupsi adalah moralitas dan intelektualitas pemimpin rakyat. Di negara berkembang ikatan tradisonal masih kuat. Jadi, kita mesti perlu mencari dan memunculkan keteladanan tokoh kharismatik dari yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Mereka memang tak mempengaruhi perubahan dari atas, tetap jelas memang ini merupakan vitamin rohani yang memperkuat daya tahan tubuh negara dari serangan penyakit moral dan korup.